Dr. Dahlan, S.H., M.Hum
Professional Summary
Dahlan was born in Peudada 4th April 1967. Graduate from Bachelor of Law in Syiah Kuala University, 1991. In 1998, Graduate from Magister of Law in Hassanuddin University focus on Criminal Law, 2010. In 2010, graduate Doctoral Programme in Law at Padjajaran University also in 2015 graduate from Public Notary at the same campuss. Main subject, namely; criminal law, criminal procedure and philosopy of law. Another activities in field of both criminal law and bussiness law working as legal and institutional consultant
Educational Background
2005 – 2010
S3
Universitas Padjadjaran
Ilmu Hukum
| 1 | Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Milik Melalui Akta Jual Beli Yang Diterbitkan Oleh Ppats Terhadap Tanah Yang Berperkara Di Pengadilan |
| 2 | Measuring pre-trial consistency as a means of legal protection for suspects |
| 3 | PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HUBUNGAN ASUSILA SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDAÂ … |
| 4 | PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) |
| 5 | The Request for Postponement of the Blashphemy Case Criminal Charge Reading by Police and Prosecutors |
| 6 | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) |
| 7 | The Forms of Legal Protection for Victims of Rape in Qanun Number 6, 2014 concerning Jinayat Law |
| 8 | TINDAK PIDANA PENCOBLOSAN YANG DILAKUKAN LEBIH DARI BATAS KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH (SUATU PENELITIAN DIÂ … |
| 9 | PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) |
| 10 | PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA |
| 11 | PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh) |
| 12 | Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon |
| 13 | Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra. Pid/2016/PN-Mbo) |
| 14 | Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19 |
| 15 | TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAKAN MENGAMBIL ANAK OLEH AYAH KANDUNG YANG BERADA DALAM HAK ASUH IBU |
| 16 | BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) |
| 17 | PELAKSANAAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) |
| 18 | Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang |
| 19 | The Application of the Principles of Dominus Litis by the Prosecutor in the Narcotics Criminal Act |
| 20 | Money Laundering Crimes Using a Letter Of Credit in a CrossCountry |
| 21 | In Absentia Enforcement Conception in Election Criminal Cases |
| 22 | The response of pesantren community toward the ideology of islamism: A study of pesantren teachersâ perception in North Sumatra |
| 23 | Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika |
| 24 | Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba |
| 25 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDPÂ … |
| 26 | Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong |
| 27 | Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan |
| 28 | KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP EQUALITY BEFORE THE LAW |
| 29 | Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Perspektif Statistik Kriminal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2015-2018) |
| 30 | Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika |
| 31 | Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |
| 32 | Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana |
| 33 | IMPLEMENTATION OF MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR ADDICTIVE AND NARCOTICS ABUSE |
| 34 | Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Carding Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun … |
| 35 | Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Suatu Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh) |
| 36 | Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Oleh Anak |
| 37 | Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Kredit |
| 38 | Tindak Pidana Penggelapan Pajak |
| 39 | Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim |
| 40 | Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana |
| 41 | Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Akta Perjanjian yang Dibuat di Hadapan Notaris |
| 42 | Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi |
| 43 | Tindak Pidana Penipuan Undian Berhadiah |
| 44 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Layanan Seks Dalam Tindak Pidana Gratifikasi |
| 45 | Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama |
| 46 | Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika |
| 47 | Kewajiban Penunjukan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Persidangan Yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun |
| 48 | The Fulfillment Of Convicted Children\'s Educational Rights In Special Institution For Guiding Children (LPKA) In Banda Aceh |
| 49 | Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 |
| 50 | Dana Titipan Yang Tidak Diketahui Ahli Waris Pemiliknya Di Baitul Mal Kota Banda Aceh |
| 51 | Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik |
| 52 | PEMAHAMAN DAN SIKAP MAHASISWA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas … |
| 53 | Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa |
| 54 | Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BRI (Persero) Tbk |
| 55 | Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan |
| 56 | Objektivitas Surat Kabar Serambi Indonesia Terhadap Pemberitaan Konflik Sara di Aceh Singkil |
| 57 | TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP PERBUATAN HUKUM PERSEROAN YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA |
| 58 | Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik |
| 59 | Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar’iyah |
| 60 | MEKANISME PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Aceh) |
| 61 | PERANAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN (INTELKAM) DALAM PENANGANAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polda Aceh) |
| 62 | KEABSAHAN HONORARIUM ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG |
| 63 | Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh |
| 64 | Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupso Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh |
| 65 | PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. |
| 66 | PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh). |
| 67 | PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho). |
| 68 | RUMUSAN DELIK DAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KHAMAR DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. |
| 69 | PENGAWASAN TUGAS HAKIM PENGADILAN NEGERI OLEH N HAKIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh). |
| 70 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HANDPHONE |
| 71 | Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan |
| 72 | SEPERTIGA GAJI PEGAWAI NEGERI KEPADA ISTERI YANG DICERAIKAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh) |
| 73 | KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA |
| 74 | Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia |
| 75 | PENDEPORTASIAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN |
| 76 | ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLI WARIS |
| 77 | KEBERADAAN ALAT BUKTI SAKSI SINKRONISASI PEMBUKTIAN TERBALIK ANTARA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAKÂ … |
| 78 | SAKSI KELUARGADALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA |
| 79 | Mujibussalim. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia |
| 80 | Kesaksian Notaris Terkait Pemalsuan Surat di Bawah Tangan |
| 81 | PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI PADA SAAT MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN |
| 82 | Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Upaya Penemuan Hukum |
| 83 | Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana: Harapan dan Kenyataan |
| 84 | Rekonstruksi pemerintahan adat di tingkat Gampong dalam konteks Undang-Undang nomor 18, tahun 2001: otonomi khusus di Kabupaten Aceh Besar: laporan penelitian |
| 85 | KREDIT TAMBAK DENGAN SISTEM JAMINAN HASIL PANEN |
| 86 | Kredit Tambak Dengan Sistem Jaminan Hasil Panen (Suatu Penelitian di Kecamatan Peudada Kabupaten Aceh Utara |
| 87 | BLOCKING THE ALLEGED ASSETS OF THE NARCOTIC CRIME IN RELATION TO MONEY LAUNDERING |
| 88 | mohd Din & Dahlan Ali, 2013, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana |
No patents yet
Registered patents and intellectual property will
appear here
No awards yet
Achievements and recognitions will appear here
No workshops yet
Training, seminars, and workshops attended will
appear here